Festival Literasi Lampung 2026 Dorong Perpustakaan Jadi Ruang Edukasi dan Rekreasi Keluarga 
Wilson Lalengke Tegaskan “Londo Ireng” Bukan Jurnalis atau LSM, Melainkan Penguasa yang Menindas Rakyat 
Prof DR Sutan Nasomal Menghimbau Semua Organisasi Pers Melaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan 
GIPAK Desak Kejati Lampung Ambil Alih Dugaan Korupsi Rp24 Miliar di DLH Lampung Timur 
Pemprov Lampung dan POGI Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak 
Pemprov Lampung Komitmen Selesaikan Kewajiban Iuran JKN dan Perkuat Tata Kelola Kepesertaan BPJS Kesehatan 
Pemprov Lampung Komitmen Selesaikan Kewajiban Iuran JKN dan Perkuat Tata Kelola Kepesertaan BPJS Kesehatan Bandar Lampung Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Festival Literasi Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan Tema “Semangat Literasi Membangun Rakyat
Menara Mercusuar
Berita Terbaru
Jakarta Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jurnalis
Jakarta, Selama ini sertifikasi kewartawan hanya di kenal dengan sebutan UKW yang dikeluarkan yang namanya lembaga Dewan Pers bekerjasama dengan
Bandar Lampung LSM Gerakan Independen Pemberantasan Korupsi (GIPAK) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengambil alih penanganan dugaan tindak pidana korupsi
Bandar Lampung Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dalam upaya
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memperkuat tata
Bandar Lampung Produktivitas para purna tugas diharapkan menjadi teladan dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) dan generasi muda menuju
BANDARLAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memperkuat tata kelola
Indralaya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Ogan Ilir diduga diresmikan saat pembangunan fisik belum sepenuhnya rampung. Dugaan tersebut mencuat setelah
Lampung Tengah Anggaran Bappeda disinyalir ada indikasi Mark up dan fiktip praktek korupsi terjadi karna ada niat dan kesempatan,itulah yang