Sumsel Peringkat Kedua Luas Lahan Terbakar, PPWI Desak Perusahaan Pelanggar Ditindak Tegas

PALEMBANG

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam rapat tersebut, turut hadir Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., serta Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang disampaikan, Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat kedua dalam luas lahan terbakar.

Mengacu pada data Sipongi per 21 Juli 2026, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan tercatat mencapai 1.926,23 hektare. Sementara itu, berdasarkan penghitungan manual untuk periode 1 Agustus hingga 11 Oktober 2026, terdapat penambahan luas lahan terbakar sebesar 6.483,37 hektare.

Dengan demikian, total luas lahan terbakar tercatat mencapai 8.409,80 hektare. Dari jumlah tersebut, lahan yang dilaporkan telah padam mencapai 8.402,70 hektare.

Besarnya luas lahan yang terbakar tersebut menjadi perhatian serius, terutama terkait upaya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

PPWI Sumsel Desak Sanksi Tegas bagi Perusahaan

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua PPWI Sumatera Selatan, M. Abbas Umar, berharap rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dapat menghasilkan langkah konkret dalam penanganan karhutla, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Abbas menegaskan, perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan dan penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran serius, pemerintah perlu mempertimbangkan pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai persoalan karhutla terus berulang setiap tahun, sementara penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak memberikan efek jera. Jika perusahaan terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas, termasuk pencabutan izin apabila memenuhi ketentuan hukum,” tegas Abbas.

Ia juga berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan dan kehutanan di Sumatera Selatan.

Menurut Abbas, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Upaya pencegahan, pengawasan di lapangan, pemeriksaan terhadap penyebab kebakaran, serta penegakan hukum harus berjalan secara beriringan.

Abbas menambahkan, masyarakat membutuhkan langkah nyata dari pemerintah agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang dan menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan warga.

“Harapan kami, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo ini benar-benar menghasilkan tindakan nyata. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih,” pungkasnya.

Catatan redaksi: Data luas lahan terbakar dan status pemadaman dalam berita ini mengacu pada angka yang disampaikan dalam bahan awal. Data tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada instansi terkait sebelum dipublikasikan.Saran SEO

Judul alternatif: Karhutla Sumsel Capai 8.409 Hektare, PPWI Minta Perusahaan Pelanggar Ditindak Tegas

Kata kunci: Karhutla Sumsel 2026, Prabowo Subianto, Pangdam II Sriwijaya, Herman Deru, M. Abbas Umar, PPWI Sumsel, pencabutan izin perusahaan.

Deskripsi SEO: Luas lahan terbakar di Sumatera Selatan dilaporkan mencapai 8.409,80 hektare. PPWI Sumsel meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar aturan karhutla.