KETUA DPRD OI GERAM! Mobil Damkar Dipinjamkan ke Perusahaan di OKI, Plt Kadis Diganti

OGAN ILIR, SUMSEL —

Polemik penggunaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, yang diketahui digunakan oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berbuntut panjang. Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya, mengecam keras penggunaan aset daerah tersebut untuk kepentingan perusahaan swasta.

Edwin menegaskan, mobil Damkar merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus selalu dalam kondisi siap siaga untuk melindungi masyarakat, terutama di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian serius di Sumatera Selatan.

“Mobil pemadam kebakaran merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus selalu siap digunakan untuk melindungi masyarakat. Saya mengecam tindakan peminjaman untuk kepentingan perusahaan yang mengorbankan kesiapsiagaan daerah, terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan,” tegas Edwin, Senin (13/10/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penggunaan kendaraan dinas, melainkan juga menyangkut prioritas pelayanan dan keselamatan masyarakat.

Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat Ogan Ilir membutuhkan pertolongan saat terjadi kebakaran, tetapi armada Damkar justru berada di wilayah lain untuk membantu kepentingan perusahaan.

Bupati Ogan Ilir Bergerak, Plt Kadis Damkar Diganti

Persoalan ini juga berujung pada pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Edwin mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir untuk menyikapi persoalan tersebut. Menindaklanjuti polemik yang berkembang, Bupati Ogan Ilir mengambil langkah dengan melakukan pergantian pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, jabatan Plt Kepala Dinas Damkar yang sebelumnya dijabat Edi Rahmat diserahterimakan kepada Ibnu Hardi, yang juga menjabat Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Edwin mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons persoalan tersebut.

“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas Bupati Ogan Ilir dalam merespons persoalan ini. Langkah tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi pelayanan dan memastikan seluruh armada serta personel Damkar benar-benar siap melayani masyarakat,” ujarnya.

DPRD Minta Penggunaan Aset Diusut Terbuka

Meski pergantian pejabat telah dilakukan, Edwin menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan semata.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara terbuka untuk mengetahui siapa pihak yang memberikan izin penggunaan mobil Damkar, apa dasar administrasinya, serta bagaimana mekanisme pemanfaatan kendaraan tersebut.

Selain itu, ia meminta agar dugaan adanya penyewaan atau pemanfaatan kendaraan untuk kepentingan perusahaan diperjelas berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Harus diperjelas bagaimana kendaraan itu digunakan dan apakah ada pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menurut Edwin, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan. Terlebih, mobil Damkar memiliki fungsi vital dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran.

DPRD Ogan Ilir, lanjutnya, akan mengawal persoalan ini, termasuk memastikan kesiapan armada, pengawasan aset daerah, serta kecepatan petugas dalam merespons laporan kebakaran.

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Edwin menekankan, seluruh armada dan personel Damkar harus mendapatkan dukungan maksimal agar mampu menjalankan tugas pelayanan secara optimal.

Di tengah ancaman karhutla, kesiapsiagaan armada pemadam menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan kebakaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

“Petugas di lapangan sedang bekerja keras menghadapi kebakaran. Mereka harus didukung dengan armada yang siap dan tata kelola yang baik. Keselamatan masyarakat Ogan Ilir harus selalu menjadi prioritas,” tutupnya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan aset daerah agar tetap sesuai peruntukan dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Masyarakat pun menantikan kejelasan hasil pemeriksaan mengenai mekanisme penggunaan mobil Damkar tersebut, termasuk pihak yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan pelanggaran. ( Abbas PPWI )