Pemprov Lampung Perkuat Peran Penggerak Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat HLM ETPD 
Skandal Mafia Hukum di Sulawesi Utara: Menggugat Nurani Polri atas Penyingkiran Sang Pembongkar KorupsiManado – Dunia kepolisian Indonesia kembali diguncang oleh kabar pilu yang mencoreng marwah penegakan hukum. Mundurnya Aipda Vicky Aristo Katiandagho dari keanggotaan Polri, yang kini viral di berbagai platform media sosial, menjadi tamparan keras sekaligus bahan introspeksi mendalam bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kasus ini bukan sekadar pengunduran diri biasa, melainkan simbol perlawanan seorang prajurit terhadap tembok tebal “mafia hukum” yang diduga melindungi koruptor. Indonesia Police Watch (IPW) secara tegas menyayangkan tersingkirnya personel berprestasi yang berani mengungkap kasus korupsi pejabat daerah. Vicky Aristo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Minahasa, harus menjadi korban mutasi janggal dan tekanan sistematis setelah menyentuh dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Minahasa, Roy Oktavian Roring. Perkara ini bermula dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tas ramah lingkungan tahun anggaran 2020 di Kabupaten Minahasa senilai Rp2,2 miliar. Sekitar 150 ribu tas dipasarkan secara paksa kepada 227 desa dengan harga Rp15.000 per unit. Penyelidikan yang dipimpin Aipda Vicky sejak Januari 2021 ini sejatinya telah membuahkan hasil signifikan. Pada 4 September 2024, gelar perkara di Polda Sulut sepakat menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Para peserta gelar menemukan adanya unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain yang sangat kuat. Namun, harapan akan keadilan itu pupus seketika saat pergantian pimpinan di Polda Sulut terjadi pada Oktober 2024. Kejanggalan mulai menyeruak pasca dilantiknya Irjen Roycke Harry Langie sebagai Kapolda Sulut. Aipda Vicky mengalami intimidasi beruntun. Puncaknya terjadi pada 9 Oktober 2024, di mana ia dimutasi sebanyak dua kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Pagi hari ia dipindahkan ke jabatan administrasi di Polres Minahasa, namun pada malam harinya, surat telegram Kapolda langsung membuangnya ke Polres Kepulauan Talaud, sebuah wilayah terpencil yang diduga kuat bertujuan untuk menyingkirkan sang penyidik dari berkas korupsi tersebut. Dugaan intervensi ini disebut-sebut melibatkan lingkaran keluarga pejabat. Esye Mandagi, yang merupakan ipar dari Kapolda Sulut sekaligus sepupu dari Bupati Minahasa, diduga menjadi jembatan untuk menghentikan kasus ini. Akibat penyingkiran Vicky, perkara korupsi tas ramah lingkungan kini mati suri, bahkan Jaksa dikabarkan telah mengembalikan SPDP kepada penyidik. Menanggapi fenomena busuk ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, meledak dalam amarah. Alumnus Lemhannas RI ini menilai kejadian ini sebagai bukti nyata bahwa institusi Polri sedang disandera oleh kepentingan mafia hukum yang berkolaborasi dengan pejabat dimana-mana. “Ini adalah tindakan biadab yang merusak fondasi keadilan! Bagaimana mungkin seorang anggota polisi yang jujur dan berprestasi justru ‘dibuang’ karena menjalankan perintah undang-undang untuk memberantas korupsi? Saya mengecam keras siapa pun, termasuk para pejabat tinggi di Polda Sulut, yang mencoba menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi Bupati Minahasa!” tegas Wilson Lalengke dari Jakarta dengan suara lantang, Kamis, 09 April 2026. Wilson Lalengke menambahkan bahwa skandal ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Ia mendesak agar Kapolri segera bertindak tegas membersihkan parasit-parasit di tubuh Polri yang merusak citra institusi. “Siapa pun yang terlibat dalam skandal mafia hukum ini, baik itu keluarga pejabat maupun oknum perwira yang memberikan perintah mutasi zalim, harus diseret ke meja hijau. Jangan biarkan hukum hanya tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul di hadapan bupati dan kerabat jenderal. Kapolri harus menarik kasus ini ke Bareskrim dan menangkap para koruptor serta pelindungnya demi menjaga kepercayaan publik!” pungkas tokoh pers nasional tersebut. IPW dan PPWI kini mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik kasus ini ke Kortastipikor Bareskrim Polri agar penyidikan dapat dilanjutkan tanpa intervensi lokal. Selain itu, Komisi III DPR RI diminta segera memanggil Kapolda Sulut dan Aipda Vicky Aristo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Publik kini menanti, apakah jargon “Presisi” masih bermakna, ataukah institusi Polri akan membiarkan seorang prajurit jujur tersingkir sementara pelaku korupsi berpesta pora di balik perlindungan pangkat dan jabatan. Keadilan harus tegak, walau langit harus runtuh. (TIM/Red) 
Indeks Pembangunan Statistik Lampung Naik, Diskominfotik Provinsi Lampung Fokus Perkuat Tata Kelola Statistik Jelang EPSS 2026 
MERUGIKAN NEGARA: DI DUGA ILEGAL PERTAMABANGAN BATU BARA TETAP BEROPRASI SETELAH DI TUTUP. 
Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air 
Desaku Maju Dorong Hilirisasi Perdesaan Lampung Untuk Perkuat MBG dan KDMP 
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Realisasikan Perbaikan Ruas Jalan Kasui–Air Ringkih di Way Kanan, Percepat Waktu Tempuh dan Konektivitas Antarwilayah dari Muara Dua ke Bandar Lampung 
Pemerintah Belanda Dukungan Penuh Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko 
Jakarta Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pidato Wilson
Menara Mercusuar
Berita Terbaru
Mesuji – Camat Way Serdang Suryadi SH, menghadiri acara musdesus koperasi merah putih di Desa Kejadian, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten
Pesawaran Masyarakat Marga Way Semah, khususnya masyarakat adat Tiyuh Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, meminta pemerintah agar menegakkan
Bandar Lampung Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meresmikan Lampung Refinery PT. Pacrim Nusantara Lestari Foods, sekaligus menandai perjalanan 50 tahun Cargill
Way Kanan Dalam rangkat hutang Golkar ke 61 DPD Golkar Waykanan adakan baktisosial pengobatan gratis bagi sembangko dan terahir puncak
Lampung Utara Tiga orang jurnalis yang diseret ke meja hijau karena memergoki penjual rokok ilegal menyatakan menolak dakwaan jaksa penuntut
Bandar Lampung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai
Jakarta Persoalan lahan seluas 27 hektar di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, masih belum terselesaikan meskipun memiliki
PESAWARAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-61
Jakarta Setelah mencatat kesuksesan di Tangerang, Surabaya, dan Semarang, festival game terbesar di Indonesia, Indonesia Game Experience (IGX) 2025, kembali