- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
JakartaJakarta - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
14
Jakarta
Peristiwa meninggalnya Ripka Fani Br S Milala (43) di Jalan Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu (14/11/2026), menyisakan duka mendalam sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai profesionalitas aparat, prosedur penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Berdasarkan kronologi dan keterangan yang beredar di masyarakat, korban meninggal dunia saat berada di dalam kendaraan bersama keluarganya. Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika suaminya, Suhendrik Ginting, tengah berhadapan dengan sejumlah anggota Satresnarkoba Polres Pelalawan dalam suatu tindakan pemeriksaan dan penindakan.
Kesaksian anak korban yang beredar luas di media sosial turut menyita perhatian publik. Sejumlah pertanyaan pun muncul, mulai dari prosedur penghentian dan pemeriksaan kendaraan, tindakan petugas di lapangan, hingga respons terhadap kondisi korban yang diduga membutuhkan pertolongan medis segera.
Menanggapi peristiwa tersebut, praktisi hukum H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M., menyampaikan keprihatinan sekaligus pandangan hukum dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kewenangan aparat penegak hukum tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, terlebih jika berpotensi mengabaikan keselamatan jiwa manusia.
Menurut Alfan, hukum tidak semata-mata menjadi instrumen untuk menangkap, memeriksa, dan menghukum seseorang. Lebih dari itu, hukum merupakan sarana untuk melindungi martabat, hak, dan keselamatan setiap warga negara.
“Penegakan hukum tidak boleh kehilangan hati nurani. Aparat memang diberikan kewenangan oleh negara, tetapi kewenangan tersebut bukan kekuasaan tanpa batas. Ada hukum, prosedur, hak asasi manusia, serta tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Alfan.
Dugaan Pelanggaran Prosedur, Transparansi Penindakan Harus Dibuka
Dalam pandangan yuridisnya, Alfan mempertanyakan dasar hukum serta kelengkapan administrasi tindakan petugas saat menghentikan kendaraan yang ditumpangi keluarga Suhendrik Ginting.
Ia menilai setiap tindakan aparat yang membatasi hak dan kebebasan warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Alfan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam Pasal 112 dan Pasal 113, diatur ketentuan mengenai penggeledahan, termasuk terhadap alat transportasi.
Pasal 113 pada prinsipnya mengatur kewajiban penyidik mengajukan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri. Namun, dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dengan tetap mengikuti mekanisme persetujuan pengadilan setelahnya.
“Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah penghentian kendaraan, pemeriksaan, penangkapan, dan penggeledahan dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah? Apakah seluruh tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan prinsip proporsionalitas? Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ia meminta dugaan penyimpangan prosedur diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya tidak boleh berhenti pada klarifikasi internal, tetapi harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dugaan Barang Bukti Narkotika Tidak Menghapus Kewajiban Menolong
Menanggapi informasi mengenai dugaan ditemukannya barang bukti narkotika di sela kursi kendaraan, Alfan menegaskan bahwa persoalan dugaan tindak pidana narkotika dan dugaan tidak diberikannya pertolongan medis merupakan dua aspek hukum berbeda yang harus diperiksa secara terpisah.
Menurutnya, keberadaan barang bukti, apabila nantinya terbukti secara sah, tidak menghilangkan kewajiban untuk memperhatikan keselamatan dan kondisi kesehatan setiap orang yang berada di lokasi kejadian.
“Jangan sampai perhatian publik hanya tertuju pada persoalan barang bukti, sementara pertanyaan mengenai keselamatan seorang ibu yang diduga berada dalam kondisi darurat justru terabaikan. Kedua persoalan tersebut harus diperiksa secara adil dan menyeluruh,” tegasnya.
Alfan juga merujuk Pasal 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyaksikan seseorang menghadapi bahaya maut, tetapi tidak memberikan pertolongan yang dapat dilakukan tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, apabila orang tersebut kemudian meninggal dunia.
Menurut Alfan, ketentuan tersebut patut menjadi salah satu aspek yang dikaji apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pengabaian terhadap orang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat.
Meski demikian, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan proses hukum yang berlaku.
“Ketika seseorang berada dalam kondisi kritis, keselamatan dan pertolongan medis harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada alasan untuk mengabaikan nilai kehidupan manusia hanya karena seseorang sedang berhadapan dengan proses hukum,” katanya.
Aristoteles, Immanuel Kant, dan Makna Keadilan yang Beradab
Alfan mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga melalui nilai-nilai dasar keadilan dan kemanusiaan.
Ia mengingatkan pemikiran Aristoteles, filsuf Yunani kuno, yang menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tidak cukup hanya menjadi konsep, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan hak kepada setiap orang secara patut.
Pemikiran Immanuel Kant juga dinilai relevan. Filsuf asal Jerman tersebut menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai kepentingan tertentu.
Dalam konteks penegakan hukum, prinsip tersebut menegaskan bahwa tersangka, saksi, korban, maupun masyarakat umum tetap memiliki martabat dan hak kemanusiaan yang wajib dihormati.
“Seorang manusia tidak kehilangan martabatnya hanya karena sedang diperiksa, ditangkap, atau diduga melakukan tindak pidana. Negara justru harus membuktikan bahwa kekuasaannya dijalankan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap kemanusiaan,” ungkap Alfan.
Ia turut mengingatkan pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar manusia serta kewajiban negara melindungi kehidupan, kebebasan, dan hak warga negara.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga melalui cara aparat memperlakukan setiap orang dalam menjalankan tugasnya.
Kapolri Diminta Berikan Perhatian, Pemeriksaan Harus Objektif dan Transparan
Menyikapi seriusnya persoalan tersebut, Alfan meminta Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus di Pelalawan.
Ia mendorong dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh personel yang terlibat, termasuk penelusuran kronologi penghentian kendaraan, pemeriksaan dan penggeledahan, kondisi korban, komunikasi petugas, serta langkah pertolongan medis yang diberikan.
Alfan juga meminta agar seluruh bukti yang relevan segera diamankan, mulai dari rekaman kamera pengawas, kamera kendaraan atau kamera tubuh apabila tersedia, dokumentasi lokasi, keterangan saksi, hingga hasil pemeriksaan medis dan forensik.
“Kapolri harus memastikan pemeriksaan berlangsung objektif, transparan, dan tidak melindungi siapa pun apabila terbukti melakukan pelanggaran. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum pidana. Jika terdapat pelanggaran etik, tindak lanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Keduanya harus ditangani secara tepat,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja kepolisian tidak seharusnya hanya berorientasi pada target pengungkapan perkara. Profesionalitas, integritas, keselamatan, dan perlindungan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam setiap pelaksanaan tugas.
Advokat, Organisasi Masyarakat, dan Insan Pers Diajak Kawal Kasus
Agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik di media sosial, Alfan mengajak elemen masyarakat sipil, khususnya advokat, organisasi kemasyarakatan, aktivis kemanusiaan, dan insan pers di Riau, untuk turut mengawal proses penanganan perkara.
Ia berharap para advokat di wilayah hukum Polres Pelalawan maupun Polda Riau dapat memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada keluarga korban, sesuai kebutuhan dan kesediaan masing-masing.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk memastikan hak-hak keluarga terlindungi, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta mendapatkan akses terhadap proses hukum yang adil dan transparan.
Sementara itu, insan pers diharapkan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang, berdasarkan fakta, serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
“Rekan-rekan advokat, organisasi kemasyarakatan, aktivis kemanusiaan, dan seluruh pewarta media perlu bersinergi mengawal pengungkapan fakta. Jangan biarkan persoalan kemanusiaan kehilangan perhatian. Namun, seluruh langkah harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika,” serunya.
Alfan juga mengingatkan bahwa perjuangan menegakkan keadilan tidak boleh dilakukan dengan kebencian, intimidasi, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
“Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran selama kita berdiri di atas fakta, hukum, dan hati nurani. Tegakkan keadilan dengan keberanian, tetapi tetap menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab,” katanya.
Al-Qur’an dan Hadis Mengajarkan Keadilan sebagai Amanah
Alfan turut mengajak masyarakat dan aparat penegak hukum untuk merenungkan ajaran agama mengenai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.
Dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 135, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan diri sendiri maupun keluarga.
Sementara itu, Surah Al-Ma’idah ayat 8 mengingatkan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil.
Nilai-nilai tersebut, menurut Alfan, harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa dipengaruhi kedudukan, kepentingan, maupun prasangka.
Ia juga mengutip hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari nomor 2444 tentang kewajiban menolong sesama, baik ketika seseorang berada dalam posisi dizalimi maupun ketika melakukan kezaliman.
Ketika para sahabat bertanya bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim, Rasulullah menjelaskan bahwa pertolongan itu dilakukan dengan mencegahnya melakukan kezaliman.
Menurut Alfan, pesan tersebut mengajarkan bahwa membela keadilan bukan berarti membenarkan semua tindakan seseorang, melainkan memastikan perbuatan yang salah dihentikan dan hak setiap manusia tetap terlindungi.
“Agama mengajarkan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Membela orang yang diduga menjadi korban bukan berarti menghalangi proses hukum. Begitu pula mengingatkan aparat agar tidak menyalahgunakan kewenangan bukan berarti memusuhi institusi kepolisian,” jelasnya.
Jabatan dan Kewenangan Aparat Merupakan Amanah Rakyat
Menutup pernyataannya, Alfan menyampaikan pesan moral kepada seluruh jajaran kepolisian agar terus melakukan pembenahan, terutama dalam aspek mentalitas, integritas, profesionalitas, dan kemampuan personel saat bertugas di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa setiap anggota kepolisian mengemban amanah negara yang harus dijalankan berdasarkan kepercayaan masyarakat.
Gaji dan tunjangan aparat merupakan bagian dari pembiayaan negara yang antara lain bersumber dari penerimaan pajak masyarakat. Karena itu, setiap anggota kepolisian harus memahami bahwa kewenangan yang dimiliki melekat dengan tanggung jawab besar kepada publik.
“Jangan pernah melupakan bahwa seragam yang dikenakan merupakan amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan kewenangan merupakan titipan negara. Setiap rupiah yang diterima harus dibalas dengan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bukan dengan kesewenang-wenangan,” tutur Alfan.
Ia menegaskan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Sebaliknya, setiap tindakan akan membawa konsekuensi hukum, moral, dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan.
“Jadilah aparat yang mengayomi, melindungi, dan memanusiakan manusia. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru menjadi alasan untuk melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Ingat, setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan hukum dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas H. Alfan Sari.
Pada akhirnya, peristiwa di Pelalawan harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak. Penegakan hukum yang kuat bukanlah penegakan hukum yang membuat masyarakat takut, melainkan yang menghadirkan kepastian, keadilan, perlindungan, dan rasa kemanusiaan.
Sebab, hukum tidak hanya dituntut untuk tegak, tetapi juga harus dijalankan dengan hati nurani. Ketika keadilan dan kemanusiaan berjalan beriringan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat terus terjaga. (rls/Tim Red)
