Satbinmas Polres Way Kanan Berikan Pembinaan kepada Satpam PT PSM 
Bandar Lampung Jadi Panggung Dunia, 19 Tahun PPWI Tegaskan Kekuatan Pewarta Warga untuk Perdamaian Seminar internasional menghadirkan tokoh dari Rusia, Mesir, Libya, dan Indonesia untuk membahas peran citizen journalism dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan 
MK Tolak Diskualifikasi Wapres Gibran Meski Tak Temukan Bukti Ijazah Luar Negeri 
Gugatan Ijazah Wapres Gibran 
Pemprov Lampung Dorong ITERA Hadirkan Inovasi dan Perkuat Hilirisasi Komoditas untuk Pembangunan Daerah. ITERA diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menghasilkan riset dan teknologi yang mampu menjawab persoalan serta kebutuhan masyarakat 
Pemprov Lampung Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekdaprov Marindo Tekankan Penguatan Pelayanan Publik dan Penegakan Aturan 
Pemprov Lampung Dorong Penguatan Kepemimpinan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik 
Pemprov Lampung Tekankan Inovasi dan Pelayanan Publik dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
JakartaJakarta - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
10
Jakarta
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar dalam Pilpres 2024. Sidang pembacaan putusan perkara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026) malam.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan mengabulkan eksepsi terkait kedudukan hukum dan menetapkan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, MK secara resmi menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
#MahkamahKonstitusi #PengamananMK #SidangPutusanMK #GibranRakabuming
