Bupati Way Kanan Resmi Buka Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Kopdes Merah Putih

Acara yang menjadi bagian dari agenda Giat Bakti Hukum ini diselenggarakan sebagai langkah preventif untuk mengedukasi para aparatur kampung dalam meminimalisir potensi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam arahannya, Bupati Ayu menegaskan bahwa alokasi Dana Kampung dari pemerintah pusat mengemban misi besar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

“Besarnya alokasi anggaran ini berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab moral dan hukum yang kita panggul. Penyuluhan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai wadah edukasi agar Kepala Kampung beserta jajaran dapat menjalankan tugas dengan tenang dan sesuai koridor,” ujar Bupati Ayu.

Bupati juga menyoroti pentingnya hubungan kerja sama yang sehat antara Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Ia meminta kedua pihak mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“BPK dan Kepala Kampung harus membangun kemitraan yang kritis namun konstruktif, bukan saling menjatuhkan, dan tentu bukan pula ‘berkompromi’ dalam penyimpangan,” tegasnya.

Tak hanya internal pemerintahan kampung, Bupati Ayu juga menggarisbawahi peran strategis insan media online dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengawas eksternal. Ia berharap media dan LSM dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.

“Jadilah mitra Pemerintah Kampung dalam mengawal transparansi dan memberikan edukasi publik. Berikan pengawasan yang objektif, berimbang, dan beretika, bukan sebatas mencari-cari kesalahan semata,” tambah Bupati Ayu.

Melalui giat hukum ini, Pemkab Way Kanan berharap sinergi antara pemerintah kampung, BPK, masyarakat, serta media dan LSM terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola keuangan kampung yang bersih dan berdaya guna.

(Saripudin)