Pemkab Lampung Timur Dorong Pemberdayaan Keluarga PMI, Desa Migran EMAS Jadi Solusi Strategis

Metro – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menegaskan komitmennya dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Multi Stakeholder Forum Program Desa Migran EMAS Kabupaten Lampung Timur yang digelar di Aidia Grand Hotel, Kota Metro, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, GIZ, dan Lakpesdam PBNU, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga perangkat desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3MI Lampung, Kombes Pol. Mulya Nugraha; Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Miftahuddin; Kepala Bappeda Lampung Timur; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Plt Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja; Rois Syuriah PCNU Lampung Timur; serta sejumlah kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya.

Sekretaris Daerah Lampung Timur, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa Lampung Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang cukup besar.

“Pekerja migran telah memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga bagi pembangunan daerah melalui remitansi, peningkatan keterampilan, serta pengalaman kerja yang diperoleh dari luar negeri,” ujar Rustam.

Namun demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti keberangkatan nonprosedural, minimnya informasi dan pelatihan, perlindungan tenaga kerja, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga PMI setelah mereka kembali ke kampung halaman.

Menurut Rustam, Program Desa Migran EMAS menjadi langkah strategis karena tidak hanya membangun sistem layanan migrasi yang aman, tetapi juga menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

Rustam menegaskan persoalan pekerja migran tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, pendekatan multi stakeholder menjadi solusi yang tepat.

“Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Muhammad Nur Khoiron, mengungkapkan bahwa negara tujuan favorit pekerja migran asal Indonesia, termasuk dari Lampung Timur, masih didominasi oleh Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

“Sebagian besar bekerja di sektor pekerja rumah tangga dan buruh perkebunan. Rata-rata lulusan SMP,” ujarnya.

Dia menilai fakta tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan literasi keuangan agar para PMI memiliki peluang kerja yang lebih baik dan aman.

Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Sukarman, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Lampung Timur menjadi titik kedelapan pelaksanaan lokakarya serupa di Indonesia.

“Ini adalah gerakan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah awal strategis. Banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Sukarman.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi dan sosial harus menjadi pemicu utama bagi seluruh stakeholder agar perlindungan PMI berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.
Komitmen Wujudkan PMI yang Terlindungi dan Sejahtera

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pekerja migran Indonesia yang terlindungi, berdaya, dan sejahtera,” pungkasnya. (Wawan Subing)