Pinjaman Rp20 M Dibahas Diam-Diam? Ariyus: Ini Memicu Kecurigaan Publik 
Praktisi Hukum Soroti Potensi KKN di Lingkungan BKPSDM OKI Terkait Isu “CEO Menyamarkan” 
Guna Percepat Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat, Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, bersama anggota Komisi III DPRD Lampung Yusse Sogaran dan Sejumlah Tokoh Masyarakat Kabupaten Way Kanan Datangi Kantor Direktorat Jenderal Minerba dan Kementerian ESDM 
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan ” Penyampaian LKPJ TA 2025 
Pemkab Lampung Timur Gelar Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 2026 
Pemerintah Kabupaten Way Kanan melaksanakan apel senin yang dirangkaikan dengan acara halal bihalal yang berlangsung sederhana 
Dilapor Dugaan Penggelapan, Ketua HKTI Taput : Ini Pencemaran Nama Baik Secara Masiv dan Terorganisir 
Israeli Military Attack on UN Peacekeeping Forces Kills 3 Indonesian Soldiers, Wilson Lalengke: “Brutality Against UN Peacekeepers Must End” 
- Diposting oleh:
- Diposting pada:
- Kategori:
Tapanuli UtaraTapanuli Utara - Sistem:
Tidak diketahui - Harga:
USD 0 - Dilihat:
8
TAPANULI UTARA
Erikson Sianipar, pendiri Yayasan Bisukma dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara pada Senin 30 Maret 2026 oleh Erni Hutautuk selaku Ketua Koperasi Tumbuh Sejahtera Bersama Petani atas dugaan penggelapan dana Koperasi tersebut.
Terkait hal itu, Erikson Sianipar menyebut bahwa laporan Erni Hutauruk tersebut tidak berdasar dan merupakan tindakan pencemaran nama baiknya di ruang publik yang dilakukan secara masiv dan terorganisir.
Hal tersebut disampaikan Erikson Sianipar, didampingi kuasa hukumnya Melva Tambunan dan konsultan keuangan Rio Simbolon kepada wartawan yang mewawancarainya di Hotel Hineni Tarutung, Selasa 31 Maret 2026.
“Laporan dari saudari Erni Hutauruk itu tidak benar. Sudah menjadi pencemaran nama baik terhadap saya yang dilakukan secara masiv dan terorganisir dari kelompok tertentu,” kata Erikson Sianipar.
Erikson menjelaskan, dugaan penggelapan dana yang dilaporkan tersebut sebenarnya karena adanya kesalahan pembayaran ke rekening oleh maker yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG).
“Dalam perjalanan transaksi pembayaran bahan baku ke koperasi, ada kesalahan dalam memilih rekening pembayaran yang harusnya sudah menggunakan rekening yang baru. Maker yayasan dan SPPG menginput pembayaran ke rekening koperasi HKTI. Seharusnya ke rekening koperasi tumbuh sejahrera bersama petani. Kesalahan seperti itu lazim terjadi. Apalagi sampai saat ini rekening koperasi juga HKTI juga masih aktif di sistim BGN,” katanya.
Dijelaskan Erikson, pengembalian dana dari rekening koperasi HKTI Tapanuli Utara ke rekening koperasi Tumbuh Sejahtera Bersama Petani memang tidak serta merta dapat langsung dilakukan. Dengan pertimbangan bahwa setiap transaksi harus melakukan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi, apalagi menyangkut anggaran pemerintah.
Selain itu, sebagai ketua pengawas di Koperasi Tumbuh Sejahtera Bersama Petani, Erikson menilai adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan koperasi. Pengelolaan suplier yang tidak terstandarisasi.
“Untuk mencegah sistim dan keuangan koperasi semakin bermasalah, sebagai ketua pengawas koperasi saya meminta konsultan untuk mengevaluasi tata kelola koperasi secara menyeluruh dan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi,” jelasnya.
Sementara itu, Melva Tambunan selaku kuasa hukum Erikson Sianipar menambahkan bahwa, laporan dari Erni Hutauruk kepada kliennya Ketua HKTI Taput Erikson Sianipar merupakan upaya pencemaran nama dari kliennya di ruang publik. Dan karena merasa sudah dirugikan, pihaknya berencana untuk menempuh jalur hukum.
“Karena kami lihat, ada upaya untuk mencemarkan nama baik bapak Erikson Sianipar,” katanya.
Sebelumnya diberitakan di sejumlah media, Erni Hutauruk melaporkan Erikson Sianipar ketua HKTI Tapanuli Utara ke Polres Taput, Senin 30 Maret 2026, atas dugaan penggelapan dana.