Tanggamus
Suasana Kantor Bupati Tanggamus mendadak ramai, Senin, 6 Oktober 2025. Ratusan wartawan dari berbagai perusahaan media datang berbondong-bondong. Tujuannya satu: menuntut kejelasan soal kerja sama antara media dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang disebut-sebut tak kunjung beres.
Sejak pagi mereka sudah menunggu di ruang Sekretaris Daerah. Hingga menjelang tengah hari, barulah muncul pejabat yang ditunggu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tanggamus, Suhartono, memberikan penjelasan singkat.
“Tunggu hasil evaluasi dari provinsi dulu,” ujarnya, singkat dan datar, kepada Ketua AWPI Tanggamus, Helmi.
Jawaban itu, bagi sebagian wartawan, terdengar seperti pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya. Helmi sendiri menganggap pernyataan itu tidak salah.
“Ya, sudah pas jawabannya itu,” katanya kepada media ini.
Namun, tidak semua sepakat. Puluhan wartawan lain menilai alasan itu hanya cara lama untuk menunda-nunda tanggung jawab. Mereka menyebut, hasil verifikasi media yang dijanjikan Suhartono sejak beberapa minggu lalu tak kunjung diumumkan.
“Kami hanya minta kejelasan hasil verifikasi yang sudah dijanjikan. Tapi sampai sekarang masih mengambang,” ujar Didi, salah satu wartawan yang ikut hadir.
Nada kekecewaan semakin keras terdengar di antara para jurnalis. Sejumlah di antaranya menuding Diskominfo Tanggamus tidak transparan dan cenderung mempermainkan nasib media lokal.
“Omongannya nggak bisa dipercaya, karena sudah terbiasa buang selah, tar sok-tar sok, nggak jelas. Sibuk cari muka depan bupatinya,” kata Didi, dengan nada kesal.
Isu ketertutupan dalam pengelolaan kerja sama media ini bukan kali pertama muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insan pers di Tanggamus kerap mengeluhkan proses verifikasi yang tidak konsekwen, bahkan diduga dipengaruhi oleh kedekatan personal antara pejabat dan pihak tertentu.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut.
