MASYARAKAT SOROTI KINERJA 100 HARI PJ BUPATI WAYKANAN

Way Kanan

Memasuki 100 hari kerja Bupati Way Kanan, berbagai tanggapan bermunculan dari masyarakat. Bukannya menuai pujian, justru komentar bernada kritis dan narasi negatif mulai mengemuka, menyuarakan kekecewaan atas minimnya perubahan yang dirasakan warga secara nyata.

Sejak awal menjabat, Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan menjanjikan sejumlah program prioritas, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan realisasi janji-janji tersebut.

“Dulu katanya mau perbaiki jalan, tapi sampai sekarang masih berlubang semua,” keluh Sabki Harun, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Negeri Besar.

Sabki menambahkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya sudah sangat memprihatinkan. “Infrastruktur jalan di Kecamatan Negeri Besar ini 70 persen hampir sudah rusak semua. Kami sudah sering memperjuangkan ini, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya, tapi belum ada jawaban pasti. Saat ini yang paling urgent adalah perbaikan jalan, karena ini merupakan akses utama perekonomian warga. Jalan adalah hal paling vital yang sangat dibutuhkan masyarakat. Harapan kami, ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Bupati,” ujarnya, Kamis (29/05/2025)

Komentar senada juga disampaikan warga lainnya yang menilai program 100 hari kerja masih terkesan simbolis dan seremonial, tanpa kerja nyata di lapangan.

“Kalau cuma rapat, launching program, dan pasang spanduk, itu belum disebut kerja nyata. Kami butuh bukti, bukan janji,” ungkap salah seorang warga.

Tak hanya dari masyarakat, kritik juga datang dari kalangan akademisi. Dikutip dari IDN Times, akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansah, menegaskan pentingnya program 100 hari kerja sebagai tolok ukur awal komitmen kepala daerah terhadap kesejahteraan rakyat.

“Program 100 hari kerja para kepala daerah tersebut nantinya bakal pasti mengusung harapan besar masyarakat banyak, sekaligus menjadi tolak ukur terhadap keberpihakan isu kesejahteraan masyarakat. Program tersebut seharusnya bisa dijadikan eksistensi komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tiap janji-janji politiknya, terlebih dalam bayang-bayang kebijakan efisiensi anggaran pada 2025,” jelasnya.

Narasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Plt. Bupati dan jajarannya. Bila tidak segera dijawab dengan tindakan konkret, persepsi buruk ini dikhawatirkan akan terus menggerus kepercayaan publik.

Hingga kini, pihak Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum menyampaikan evaluasi resmi terkait capaian 100 hari kerja. Masyarakat pun masih menanti realisasi nyata dari janji-janji yang pernah disampaikan, bukan sekadar seremoni tanpa dampak langsung.